Dugaan Korupsi Perkebunan Sawit di Sulteng Rugikan Negara Ratusan Miliar Rupiah Per Tahun Resmi Dilapor ke Kejaksaan

oleh -
oleh
Muksin Mahmud menyerahkan laporan terkait dugaan korupsi Perkebunan Sawit di Sulteng. Foto: IST

PosRakyat – Seorang wirausaha bernama Muksin Mahmud resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan perkebunan sawit di Provinsi Sulawesi Tengah ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa, 20 Juni 2023.

Ia melaporkan dugaan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri yang terlibat dalam kerjasama dengan sejumlah perusahaan perkebunan sawit.

Dari laporan yang diajukan ke kejaksaan tinggi (Kejati) oleh Muksin Mahmud, diketahui ada 62 perusahaan perkebunan sawit di wilayah Sulteng yang mana 41 di antaranya tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Baca Juga: Ketua MUI Sulteng Dukung Polri Jaga Kantibmas 

Baca Juga: Belum Satu Bulan di Aspal, Jalan Kebun Sari Kota Palu Dikerja PT Bumi Karsa Sudah Rusak

Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi tersebut tidak memiliki HGU sehingga menyebabkan kerugian keuangan daerah, terutama pendapatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), tergerus.

Selain itu, lanjut dia, laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa terdapat 18 perusahaan perkebunan sawit yang memiliki HGU, tapi mereka beroperasi di kawasan Hutan Lindung bahkan di Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa.

“Hal ini merupakan pelanggaran yang serius terhadap peraturan yang mengatur izin penggunaan lahan dan pengelolaan hutan,”ucapnya.

Baca Juga: Pengembalian Berkas Perkara Dugaan Kasus Pencabulan ke Penyidik Polres Sesuai SOP

Dalam laporannya, Muksin Mahmud juga menyebutkan bahwa beroperasinya perusahaan-perusahaan perkebunan sawit tanpa izin resmi dari Menteri yang berwenang telah menyebabkan hilangnya sejumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), seperti Dana Reboisasi, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH), dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Contohnya, kata dia, PT. SB, salah satu perusahaan yang diduga terlibat dalam skandal ini, terindikasi tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) senilai Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) saat melakukan pembukaan lahan seluas 40 hektar di luar lahan plasma.