PosRakyat – Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah (LBH Sulteng) angkat bicara terkait keseriusan pihak kepolisian dalam menangani berbagai masalah dan laporan masyarakat di Sulawesi Tengah.
Ketua LBH Sulteng, Julianer SH, dalam rilisnya diterima posrakyat.com 1 Februari 2025 mengatakan, sejumlah persoalan hukum yang menjadi kewenangan pihak kepolisian diduga tidak mendapat respon dalam penanganannya.
Baca Juga: Dugaan Penyimpangan Dana Desa, Kades Pagaitan Bakal Ditetapkan Tersangka
Baca Juga: Cipayung Plus Sulteng Tidak Menolak Kehadiran Pendeta Youngren di Festival Persahabatan di Palu
Kondisi ini menurutnya telah memicu apatis publik yang berdampak terhadap turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi yang terus menggaungkan tagline ” Polri Presisi”.
Lembaga bantuan hukum yang aktif melakukan advokasi masalah hukum dan sosial ini menilai kinerja Kapolda Sulteng selaku Nahkoda di Polda Sulteng sudah seharusnya di evaluasi.
Menurut Julianer, Kapolda Sulteng selaku Komando tertinggi di Polda Sulteng mempunyai andil dalam menggerakkan satker diwilayahnya.
“Kapolda itu pengendali utama, beliau adalah pengambilan keputusan tertinggi di wilayah hukum Polda Sulteng, jika Kapoldanya lemah, anak buah pasti lebih lemah lagi,” kata Julianer.
