PosRakyat – Pemerintah menunjukan keseriusannya memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) setelah DPR menyetujui rancangan Undang –Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU dalam rapat Paripurna ke – 13 masa Persidangan III tahun Sidang 2021 -2022.
Perpindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim bertujuan untuk pemerataan pembangunan daerah. Secara geografis letak Kaltim pun sangat strategis, sebab berada di tengah wilayah Indonesia.
Berbagai pihak berpandangan, pemindahan IKN ini turut memberikan peluang bagi daerah berdekatan, termasuk Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Posisi daerah ini dengan akses cukup dekat ke Kaltim adalah sebuah peluang ‘emas’ bagi Sulteng sebagai Provinsi pemasok utama kebutuhan logistik.
Menurut Sadig, semua sektor harus bisa terkelola dengan maksimal. Sehingga mampu menghasilkan produktivitas yang unggul, sebagaimana keinginan menjadikan Sulteng ‘Emas’. Olehnya, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah (Pemda) mengambil langkah sigap sebagai bentuk kesiapan nyata bagi daerah menyambut IKN.
Demikian diungkap tokoh muda Alkhairaat, Habib Mohammad Sadig Al-Habsyi saat dimintai pandangannya terkait kesiapan Pemda menjadikan Sulteng sebagai penyuplai kebutuhan logistik ke Kaltim.
Habib Sadig mengatakan, kesiapan daerah tidak hanya dari sisi pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dalam meningkatkan produksi untuk pemenuhan stok kebutuhan logistik, tapi sangat penting juga memperhatikan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat terkait bagaimana mengelola potensi-potensi itu agar bisa menghasilkan produktivitas yang bermutu, baik hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan maupun potensi lainnya.
