Ada Dugaan Penyimpangan DD dan ADD di Pakava!

oleh -
Perwakilan warga Pakava didampingi Kuasa Hukum Hidayat diterima Kepala Inspektorat Donggala saat membawa data dugaan penyimpangan DD dan ADD Pakava. (Foto: S. Wijaya)

Donggala, Posrakyat.com – Sejumlah Warga Desa Pakava, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Doggala melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)  dan Dana Desa (DD), Tahun anggaran 2018-2019.

“Kita sudah bawa data ke Kejaksaan Donggala,  dan mereka mengarahkan ke Inspektorat, kita sudah bawa data ke Inspektorat,” kata Slamat Warga Pakava yang juga Tokoh Agama di Pakava Minggu (12/22/2019) lalu.

Selanjutnya di Inspektorat kata Slamet, diarahkan lagi untuk membuat pernyataan keberataan masyarakat atas beberapa pembangunan insfastruktur desa yang kurang layak.

“Misalnya, pembangunan jalan kontong produksi di beberapa titik, itu tidak layak dilewati. Akibatnya, warga tidak bisa membawa hasil bumi (sawit) nya ke jalan besar karena jalan yang dibangun pakai DD tidak tembus ke perkebunan, sesuai RAB,” tambah Slamet.

Di wakili Yunus, mereka kemudian mendatangi kembali Inspektorat Senin 23 Desember 2019 lalu dan diterima oleh Kepala Inspektorat Azis, dia mengatakan Inspektoratlah yang tepat untuk mengadukan soal pengelolaan ADD/DD.

Ia menjelaskan, dalam melakukan penghitungan guna menentukan apakah ada kerugian dilapangan. Akan ada tim audit khsusus untuk Desa Pakava yang akan menghitung.

“Ya mengadu ke sini, kita akan audit lagi yang 2019 di audit 2020,” kata Aziz sambil menerima berkas yang di laporkan warga Pakava yang di wakili oleh Yunus.

Kepala Inspektorat, Aziz kemudian memanggil tim audit 2018 yang diketahui bernama Syaiful, untuk menjelaskan auditnya tahun 2018 lalu.

“Disposisi ya,” perintah Kepala Inspektorat ke tim Audit.

Ditambahkan Slamet, atas dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD) tahun Anggaran 2018/2019 di Desa Pakava warga jadi korban.

“Yang diduga dilakukan oleh oknum Pejabat Desa (PJ) Desa Pakava, inisial A menjabat dua tahun dan T menjabat juga dua tahun sebagai PJ,” tegas Selamet.

Sementara itu mantan Kades yang habis masa jabatanya sejak 2016, Irman, menyayangkan sekali dugaan penyimpangan ADD dan DD yang ada di kampungya itu.

“Dijaman saya alhamdulilah tidak ada hal seperti ini, saya mendukung warga melaporkan dugaan penyimpangan ADD dan DD ini,” jelas mantan Kades.

Diketahui sejak 2019 Kades Pakava hanya di Jabat oleh Pj. Pj pertama Inisal T dan Pj kedua inisial A.

Pantauan di Lapangan Minggu 22 Desember 2019, salah satu dugaan penyimpangan yakni Item pekerjaaan jalan desa ke wilayah Pertanian warga, yang letaknya di Dusun I, Desa Pakava. Pasalnya, terjadi perbedaan Pagu Anggaran antara Anggaran yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang nilainya sebesar, Rp. 136.875.000,-.

Sedangkan, Anggaran yang tertuang dalam Papan Nama Kegiatan yakni, senilai Rp. 146.790.500,- bersumber dari DD, dengan volume pekerjaan 1000 meter.

Berdasarkan dengan perbedaan Pagu Anggaran ini, patut dicurigai terjadi adanya Indikasi penyalahgunaan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Pakava.

Kemudian, dalam pekerjaan jalan desa tersebut,  yang pengerjaannya  di mulai sejak Agustus 2018, hingga saat ini belum diselesaikan 100 persen oleh Pemerintah Desa Pakava, sebab belum dilakukan penimbunan Sirtu secara keseluruhan, dan penimbunan Sirtu yang dilakukan baru berkisar 100 meter dan tidak dilakukan pemadatan, serta tidak dibuatkan saluran di masing-masing sisi badan jalan.

Sehingga, manfaat dari pembangunan jalan desa tidak maksimal, bahkan tidak ada perubahan yang dirasakan oleh warga dari sebelum hingga setelah pembangunan jalan desa tersebut.

Misalnya, pekerjaaan jalan desa ke wilayah Pertanian warga, yang letaknya di Dusun II, Desa Pakava, Pagu Anggaran senilai Rp. 141.742.000,- bersumber dari anggaran DD dengan volume pekerjaan 1030 meter. Pada faktanya kondisi pekerjaan tersebut, sampai Bulan Desember Tahun 2019, pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Desa Pakava.

Menanggapi hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Donggala Yuyun Wahyudi, dihubungi mengatakan dirinya juga merespons ini karena sebagai salah satu pihak yang mengawasi penggunaan DD.

“MoUnya itu setelah inspekorat melakukan audit, ada kerugian Negara diminta mengembalikan, jika dalam waktu 60 hari tidak dikembalikan maka kita akan tangani,” jelas Yuyun.

Pihaknya mempersilahkan warga bertemu dengannya dan mengadu soal keluh kesah warga di sana.

“Saya masih cuti pemeriksaan di Jakarta, nanti Jumat masuk, ketemu saya nanti saya jelaskan (prosedur penanganan DD), Jumat ya. Karena saya juga bagian yang mengawasi DD,” tuturnya.

Penulis: S. Wijaya

loading...