Dialog Publik di Kecamatan Mantikolore Soroti Ketidakpatuhan PT Citra Palu Mineral

oleh -
Dialog dalam rangka menyoroti ketidakpatuhan PT CPM dilaksanakan di kantor kecamatan Mantikolore, kota Palu, Sulteng pada Senin 1 Februari 2021. Foto: Ist

PosRakyat – Sejumlah masyarakat dari berbagai pihak menggelar dialog kebijakan Lingkungan Hidup Indonesia disektor pertambangan melalui tanggung jawab sosial lingkungan atau yang dikenal sebagai CSR (Corporate Social Responsibility) dilaksanakan di kantor Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, Senin 1 Februari 2021.

Baca Juga:Sindikat Judi Online di Palu Ditangkap Polda Sulteng, Bandar Berasal dari Binjai

Kegiatan tersebut menyoroti ketidakpatuhan perusahaan tambang emas PT Citra Palu Mineral (CPM) atas TJSL – CSR ini menghadirkan narasumber dan pegiat tambang rakyat dengan Komisi Informasi Publik (KIP) Sulteng.

Adapun pembicara lainnya yakni Presidium Ikatan Alumni Untad (IKA UNTAD) Ir. Rijal Abdul Rauf dan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulteng bekerjasama dengan Lembaga Adat Poboya.

Baca Juga: DPRD Kota Palu Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Bumi di Sulbar

Hadir sebagai peserta dari Aliansi Palu Monggaya (APM) bersama LBH Palu dengan masyarakat Buluri dan Watusampu dimana menjawab keberadaan CSR Pro Rakyat dan lingkungan kasus tambang di Kota Palu yang carut marut telah dimenangkan oleh masyarakat di keluarahan Buluri dan keluarahan Watusampu, kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulteng.

Baca Juga: Diduga Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Kabupaten Tolitoli Dijebloskan ke Penjara

Presidium IKA UNTAD yang juga menjabat Kepala Dinas Tata Ruang Kota Palu menyayangkan reposisi tata kelola ruang yang tumpang tindih tersebut.

“Sekiranya limbah aktivitas tambang emas apakah memiliki lokasi yang bisa aman, dan dimana lokasi itu jika ruang dan tempatnya di wilayah Kota Palu sudah tidak ada. Sementara kita tahu, limbah emas sangat berbahaya bagi manusia.” Tutur Rijal Abdul Rauf yang juga Mantan aktivis 98 itu.

Lanjut ia mengatakan bahwa CSR itu dibutuhkan untuk memastikan apakah pihak perusahaan dapat dikerjasamakan memiliki program ekologi, sosial budaya (EKOSOB). Semisal kata dia, mempertanyakan apakah CSR sudah dijalankan oleh perusahaan tambang atau belum.

Sementara Isman SH ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Sulteng menyarankan agar hak rakyat atas informasi publik memiliki akses yang dijamin hukum. Karena hak rakyat menurutnya selain dijamin oleh aturan hukum, soal lingkungan hidup lebih prinsip sifatnya.

“Ini semua harus kita bersama tegaskan soal Informasi Publik itu adalah hak rakyat,” tegas Isman yang juga mantan Kordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulteng.

Diikuti dengan dukungan pernyataan pembicara sebelumnya, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulteng, Asran menunjukkan bahwa jauh sebelum negara hadir, Masyarakat Adat Nusantara sudah lebih dulu mendiami negeri ini.

Menurutnya, hadirnya negara menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dalam kehidupan sehari-harinya.

Tap MPR No IX Tahun 2001 dan Undang undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 tegas menyebutkan Hak Adat sebagai format hukum dari kearifan sosial, yakni hak ulayat. Bahkan dalam Pasal 18 b ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati tiap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak adatnya.

Lebih lanjut, ikatan penguasaan masyarakat hukum adat dengan tanah dan sumber daya alamnya sebagai salah satu pilar identitas masyarakat hukum adat, diperkuat lagi dalam pasal 6 (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menyebutkan; “Identitas masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat (Hak-Hak atas Wilayah Adat) dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”

“Kami dari AMAN Sulteng siap mendukung perjuangan Lembaga Adat Poboya merebut hak asasinya, termasuk CSR bagi perusahaan Tambang PT CPM,” tegas Asran.

Selain itu, orasi lainnya juga diteriakkan Fajar Maulana sebagai ketua Aliansi Palu Monggaya (APM) yang juga menjabat ketua LBH Palu mengatakan, nasib yang dialami masyarakat Buluri dan Watusampo justeru menerima dampak langsung akibat aktivitas penambangan tersebut, seperti abu dan rusaknya jalan dan pantai.

“Setelah menang di Pengadilan Negeri Palu, kami APM yang tergabung dalam aliansi progresif perjuangan CSR Pro Rakyat di Buluri dan Watusampo menunjukkan bahwa perusahaan tambang Galian C selama ini hadir sama sekali tidak pernah membayar CSR,” tegas Fajar.

“Coba kita sekarang lakukan perjalanan ke Donggala melewati Buluri dan Watusampu dengan berkendaraan motor, pasti sepanjang jalan kita menerima abu berkeliaran dijalan.” Katanya lagi.
“Mana itu CSR, justeru Abu yang kita dapat,” ujarnya.

Acara yang sejak awal dibuka oleh Sekretaris Kecamatan Mantikolore, Dwi mengaku siap menerima aspirasi dan bantuan moril kepada warganya. Bahkan kata dia kantor kecamatan menyediakan pelayanan utama bagi aspirasi masyarakat.

“Selaku pemerintah kecamatan kami siap menerima aspirasi dan bantuan moril untuk masyarakat. Untuk itu mari kita cari solusinya,” ujar Dwi saat menutup dialog bersama itu.

Sementara, ketua Lembaga Adat Poboya juga berterima kasih atas perhatian nara sumber dan peserta dalam usahanya menciptakan harapan besar masyarakat di Poboya.

“Kami selaku Ketua Adat Poboya berterima kasih kepada LBH Rakyat dan pihak kecamatan Mantikolore yang hari ini melaksanakan kegiatan dialog bersama mencari solusi atas CSR PT CPM.

“Tanpa dukungan pihak-pihak yang memiliki kebersamaan mencari solusi yang ada di Poboya, pastilah acara dialog ini tidak terjadi.” Katanya.
Dari Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Sulteng diwakili langsung Ketua dan Sekretarisnya, Sofyan dan Faisal berharap adanya keberlanjutan hidup dari situasi ekonomi sosial budaya dari kehadiran PT CPM.

Menurutnya, walaupun LBH Rakyat ini baru berdiri tanggal 10 Desember tahun lalu, namun pengurus dan aktivisnya bukan baru dalam advokasi CSR.

“LBH Rakyat siap menjadi pembela rakyat untuk kasus lingkungan dengan CSR di Kota Palu.” Katanya.

Selain itu, Advokat Rakyat Agussalim SH juga menuturkan bahwa pada prinsipnya, CSR itu komitmen global, Indonesia negara hukum, perusahaan wajib untuk menjalankan hak dan kewajiban atas Sumber Daya Alam (SDM).

“CSR tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) merupakan suatu komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat disekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.” Pungkasnya.***