Dugaan Kasus Suap Jembatan Palu IV Belum Selesai, LS-ADI: Copot Kajati Sulteng

oleh -
Sejumlah massa dari LS-ADI Kota Palu melakukan aksi di depan kantor Kejati Sulteng (3/2/2021) menuntut penuntasan kasus dugaan suap Jembatan Palu IV. Foto: LS-ADI

PosRakyat – Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pembayaran hutang Jembatan Palu IV yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) hingga masuk tahun 2021 belum juga usai.

Baca Juga: Dialog Publik di Kecamatan Mantikolore Soroti Ketidakpatuhan PT Citra Palu Mineral

Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) Kota Palu menilai, keseriusan Kejati Sulteng dalam menangani kasus tersebut perlu dipertanyakan.

Baca Juga: Dikunjungi Kapolri, Jaksa Agung: Ini Tonggak Peningkatan Sinergitas

“Kejati Sulteng terlihat seperti tanpa taring (ompong), pasalnya kasus ini sudah berjalan lebih dari dua tahun lamanya, namun sampai saat ini belum ada kejelasannya,” kata Ketua LS-ADI Kota Palu, Asriadi, dalam keterangan tertulis, Rabu 3 Februari 2021.

Baca Juga:Sindikat Judi Online di Palu Ditangkap Polda Sulteng, Bandar Berasal dari Binjai

Asriadi merinci, pada Agustus 2020 silam, Kejati Sulteng telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus tersebut, masing-masing berinisial ID dan S dari birokrat Pemkot Palu serta NMR dari PT Global Daya Manunggal (GDM).

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah alat bukti yang cukup adanya dugaan terjadi tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Kemudian melakukan duplikasi pembayaran terhadap item pekerjaan tambahan senilai Rp1,7 miliar dan pembayaran penyesuaian harga eskalasi secara tidak sah tanpa review dari APIP seperti BPKP senilai Rp12 miliar, yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2007, sehingga merugikan keuangan negara sekira Rp14,5 miliar lebih.

Proses persetujuan pembayaran sebelumnya telah dimintakan persetujuan ke DPRD Kota Palu 3 minggu pasca bencana tahun 2018 silam, saat kondisi Sulteng pada saat itu masih dalam tanggap darurat bencana.

Persetujuan dilakukan melalui rapat-rapat Banggar yang tidak prosedural dan terindikasi adanya suap menyuap atau gratifikasi dalam proses pembahasan tersebut.

“Terbukti sudah ada salah seorang mantan anggota dewan yang telah menyerahkan uang sebesar Rp50 juta yang diduga uang tersebut adalah bagian dari upaya suap/gratifikasi agar pihak DPRD Kota Palu menyetujui pembayaran tersebut,” sambung Asriadi.

Selain itu, adanya keterangan dari mantan Walikota Palu Rusdi Mastura dan mantan Ketua DPRD Kota Palu, Ikbal Andi Magga yang pernah diiming-imingi sejumlah uang untuk meloloskan pembayaran hutang tersebut, ikut menjadi dugaan kuat adanya tindakan korupsi yang dilakukan secara berjamaah.

‌”Memasuki Februari 2021 penyelesaian kasus ini belum juga menemui titik terang. Kami sudah 5 kali LS-ADI melakukan aksi dan 2 kali beraudiens langsung dengan pihak Kejati Sulteng,” ujarnya.

Namun sebut Asriadi, ketiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka 5 bulan yang lalu sampai dengan saat ini belum jelas status hukumnya.

“Kami menduga ketiga orang tersangka tersebut adalah fiktif,” tegasnya.

“Kemudian, beredarnya kabar mengenai adanya oknum Kejati Sulteng yang menerima proyek, menguatkan dugaan bahwa Kejati Sulteng sudah masuk angin,” imbuhnya.

Sehingga kata Asriadi, jangan sampai kasus ini bernasib sama dengan kasus-kasus lainnya yang juga pernah di tangani Kejati Sulteng, seperti kasus Pembangunan Asrama Haji yang hilang ditelan masa.

“Sebelum semua terlambat, kami dari LS-ADI menyatakan mosi tidak percaya kepada Kejati Sulteng dan menuntut agar Kepala Kejati Sulteng dicopot dari jabatannya,” tegasnya.***