Kawasan Tambang PT IMIP Sering Banjir, Anwar Hafid Sebut Pengelolaan Lingkungan Amburadul

oleh -
Banjir yang menerjang kawasan tambang PT IMIP. Foto: Tangkapan layar / PosRakyat.com

PosRakyat – Banjir yang menerjang kawasan PT IMIP di desa Bahomakmur, kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali pada Senin, 27 Juni 2022 lalu, mendapat sorotan keras dari masyarakat begitupun mantan Bupati Morowali dua periode Anwar Hafid.

Anwar Hafid (AH) yang saat ini menjabat Anggota DPR RI Dapil Sulteng menyebutkan, bahwa banjir yang terjadi di kawasan PT IMIP itu disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah.

“Penyebab utama banjir di Morowali khususnya kawasan IMIP karena lemahnya pengawasan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten itu sendiri,” kata Anwar.

Ia meminta kepada pemerintah agar betul betul mengawasi dengan ketat terkait pengelolaan lingkungan yang ada di Morowali dan Morut khususnya aktifitas PT IMIP.

“Selain pengawasan dari pemerintah lemah, pengelolaan lingkungan dari pertambangan di Morowali juga sangat amburadul. Akibatnya, baru diguyur hujan sebentar banjir langsung merendam pemukiman warga, jalan nasional dan kendaraan,” kata putra asal desa Wosu itu.

Hal ini dikatakan Anwar Hafid dalam sebuah group whatsapp yang membahas masalah penambangan di Morowali dimana di dalamnya banyak tokoh Sulteng mulai dari politisi, birokrat, akademisi, aktivis, wartawan hingga Tenaga Ahli (TA) Gubernur Sulteng.

Diskusi di group whatsapp itu awalnya dipicu atas komentar TA Gubernur Sulteng, Hamdin yang menanggapi statement Anwar Hafid di media online yang meminta pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemkab Morowali melakukan pengawasan ketat atas aktivitas penambangan dari PT IMIP, agar banjir tidak terulang terus.

Berdasarkan statemen Anwar Hafid itu lantas TA Gubernur Hamdin menulis komentar bahwa di Morowali itu ada dua soal. Pertama itu soal industry dan kedua itu soal pertambangan oleh pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Dua soal ini pemerintah tidak terlibat sebagai pemilik, kecuali mengawasi. Ini soal dasarnya,” tulisnya.

Atas komentar TA Gubernur itu ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu Yardin Hasan kemudian menanggapi terkait diksi pemerintah yang menurutnya sudah bias. Dan bukan lagi memerintah tapi mengawasi.

“Mestinya pemerintah tidak boleh melemahkan dirinya begit saja. Jadi kalau IMIP ugal-ugalan cukup diawasi lalu diapakan,” tulis Yardin Hasan.

Tak sampai disitu, komentar ketua AJI Palu ini membuat anggota group lainnya termasuk TA Gubernur Hamdin kembali memberikan tanggapannya.

“Alhamdulilah…Di pemerintahan Rusdy-Ma’mun saat ini, sudah mensyaratkan keterlibatan daerah melalui BUMD pada setiap investasi yang akan masuk. Kami sadar betul bahwa daerah kita ini adalah daerah tujuan investasi. Kita tidak boleh hanya jadi pengawas lagi. Kita sudah harus ikut ambil bagian jadi pemilik sekaligus mengawasi kegiatan,” tulis TA Gubernur Hamdin.

Terkait komentar TA Gubernur Hamdin tersebut Anwar Hafid kemudian menanggapi dengan mengatakan sepakat, namun kata dia, tidak berarti bawah karena tidak ikutnya pemerintah dalam aktivitas tersebut menjadikan pengawasan melemah.

Komentar ini dijawab langsung TA Gubernur Hamdin, dengan menyebut bahwa kerja pengawasan akan terus di jalankan.

“Siaaaap…! Kerja pengawasan pasti akan terus di jalankan,” jawab TA Gubernur Hamdin.

Berdasarkan jawaban Hamdin itu Anwar Hafid kemudian menuliskan isi hatinya dalam group whatsApp itu mengenai banjir yang menimpa Morowali.

“Pak Hamdin, hari ini jujur saya melihat di Morowali ngeri perasaan saya, karena melihat pengelolaan lingkungan yang amburadul. Saat ini, di Morowali di sektor pertambangan dan kawasan industri dan terbukti sedikit saja hujan pasti jebol tanggul – tanggul air,” tulis Anwar Hafid.

Anggota DPR RI Komisi II ini mengaku, saat dirinya menjadi Bupati Morowali banyak elemen masyarakat selalu menyoroti soal lingkungan baik local maupun nasional, tapi hari ini sepi.

“Ini suara hati saya, jauh dari tendensi apa –apa. Terima kasih sahabat semua,” kata Anwar Hafid.
Kesimpulan sementara, akan membuat rembuk dengan menghadirkan Anggota DPR RI Dapil Sulteng, Gubernur Sulteng, Bupati dan Wali Kota dalam sebuah momen dengan agenda rembuk untuk Sulteng.***

Penulis: ZF