Kerusakan Alam Akibat Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Sulteng: Gambaran Lemahnya Penegakan Hukum?

oleh -
oleh
Marak lagi aktivitas PETI di Tabong, gunakan solar subsidi dari Tolitoli. Foro: IST

Negara harus mengeluarkan Rp200 miliar lebih untuk meninggikan jalan di desa Bambuan yang mana banjir itu dampak dari penambangan ilegal di wilayah Tabong, tambah Fahrul.

Dia mengungkapkan, kasus tambang ilegal di Tabong sudah berulang kali dilakukan penertiban oleh aparat hukum, bahkan sudah ada tersangka atas laporan sebelumnya, namun semua sia-sia karena tidak ada penyelesaian hukum.

“Kami heran dengan Polda Sulteng. Kasus ini sudah sering tertangkap, bahkan alat bukti sudah ditemukan, tapi pelakunya tidak tahu dikemanakan? Kami menduga pelaku illegal mining ini adalah orang orang itu juga. Karena mereka anggap masalah penegakan hukumnya lemah atau tidak ada efek jera, sehingga mereka kembali lakukan aktivitas ilegal lagi,” kata Fahrul.

Lanjut dia, pihaknya akan melapor langsung ke Mabes Polri berdasarkan rentetan kasus tambang ilegal ini. Kami menduga pelaku perusak lingkungan ini, tidak berkerja sendiri. Ada orang orang dibelakang mereka, sampai mereka berani berulah lagi.

Kami menilai Polda sulteng terkesan tidak serius dalam penanganan ilegal mining. Kalau mau dihitung hitung, sudah miliaran bahkan ratusan miliar kerugian negara akibat ilegal mining di tabong, ungkap fahrul.

Kami tahun lalu sudah menyarankan Polda melalui beberapa release berita, untuk membuat pos, penjagaan di pintu masuk menuju tabong. Tapi sampai saat ini belum ada pos yang mereka buat. Padahal kalau ada pos pengamanan, maka sulit tentunya bagi mereka untuk kembali masuk, apalagi dalam hal suplai bahan bakar minyak solar,” tutup Fahrul.

Terpisah, Upik (40) salah satu warga kabupaten Buol kepada media ini beberapa waktu lalu mengatakan bahwa semua tergantung aparat penegak hukum. Karena sudah berulangkali pihak terkait melakukan penangkapan alat berat, tapi pelaku PETI tetap melaksanakan aktivitas penambangan dengan menggunakan alat berat.

“Kita pasrah saja, sudah tidak tau mau bagaimana lagi, intinya tergantung pihak penegak hukum ,” kesal Upik.***

(MF)