Langgar UU Tenaga Kerja, PT. TOM Cuek Teguran Disnaker

oleh -669 views
Pengawas Fungsional Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Tolitoli, Darwis. [Foto ; Istimewa]

TOLITOLI, POSRAKYAT.COM – Perusahaan PT. TOM dinilai melanggar undang-undang tenaga kerja dalam penerapan sistem kerja terhadap karyawannya. Pasalnya, perusahaan yang beroperasi sejak tahun 2015 tersebut hanya menerapkan sistem kerja harian lepas higga hari ini.

Perusahaann yang bergerak disektor Budidaya Kerang Mutiara itu, bertempat di Desa Dungingis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli. Dengan mempekerjakan sebanyak 43 orang karyawan yang bekerja dibidang penangkaran kerang mutiara.

Sejumlah pekerja sangat menyayangkan sikap perusahaan yang hingga kini masih menetapkan status karyawannya sebagai pekerja harian lepas.

“Kami sangat sayangkan sikap perusahaan. Sebenarnya kami yang sudah bertahun-tahun berkeja di perusahaan ini, berharap untuk dinaikkan status kami sebagai pekerja tetap. Namun, sampai saat ini satus itu tak ada” kata salah seorang pekerja PT. TOM yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi belum lama ini.

Menurutnya, sistem kerja harian lepas menjadi salah satu penekanan atau perbudakan yang dilakukan perusahaan terhadap pekerjanya. Sebab, ketika para pekerja berhalangan dan tidak masuk bekerja dalam sehari, otomatis upah mereka tidak dibayarkan. Kemudian, akan rentan terjadinya pemecatan sepihak dan seenaknya yang dilakukan perusahaan.

“status harian lepas ini tentu menekan kami, karena kalau kami berhalangan sakit dan tidak masuk kerja, kami tidak dapat upah dan upah yang kami terima perharinya senilai Rp. 85 ribu. Dan sistem ini, jelas perusahaan lepas tangan soal jaminan kesehatan kami,” imbuhnya

Sementara itu, status kerja harian lepas yang diterapkan pihak PT. TOM terhadap pekerjanya dibenarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Tolitoli, kemudian pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan dan menegur pihak PT. TOM untuk menaikkan status pekerjaanya dari harian lepas menjadi kontrak tahunan setelah melewati  batas kontrak. Maka, pihak perusahaan harus menetapkan jenis pekerjaan dan memberlakukan Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sesuai amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Kami sudah beberapa kali menyampaikan kepada pihak PT. TOM soal status pekerjanya untuk diangkat menjadi pekerja tetap. Karena, amanat undang-undang ketenagakerjaan sudah memberikan penegasan. Ketika, suatu jenis pekerjaan berpeorasi selama tiga tahun lamanya,” kata, Pengawas Fungsional Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Tolitoli, saat dihubungi melalui via televon belum lama ini .

“Maka, perusahaan harus manaikkan status karyawannya menjadi pekerja tetap, dan tahapan status pekerja ini telah diatur secara gamblang melalui undang-undang sampai pada keputusan menteri ketenagakerjaan yang mengatur jenis pekerjaan dan tahapan status pekerja dari harian lepas, kontrak hingga status pekerja tetap” paparnya

Hal tersebut, juga mengundang komentar Praktisi Hukum, ABD. Razak menegaskan pihak PT. TOM dalam memberlakukan status kerja harian terhadap karyawannya sangat tidak manusiawi serta tidak menghargai prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

“saya melihat sistem kerja yang diterapkan oleh PT. TOM, sangat tidak manusiawi dan melanggar nilai-nilai HAM yang dijunjung tinggi negara ini. Kemudian, PT. TOM terkesan menjalankan aturannya sendiri dan secara masif menguntungkan koorporasinya dan tidak memberikan jaminan kesejahteraan terhadap pekerjanya,” tegasnya saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (30/10/29).

Lanjut Razak, ketentuan mengenai hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja (perusahaan) secara jelas sudah diatur dalam Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) beserta peraturan pelaksanaannya.

“Dalam undang-undang ketenagakerjaan, kita mengenal dua bentuk perjanjian kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) yang tegas mengatur tentang jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu,” jelasnya

Kemudian, ketentuan jenis pekerjaan tersebut, secara detail ditegaskan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (RI), Kepmen 100 tahun 2004, tentang pelaksanaan PKWT. Kemuduian, dalam perjanjian kerja harian lepas hanya dapat dilakukan selama tiga bulan berturut-turut.

“Ketika melewati waktu tiga bulan yang telah ditentukan berdasarkan Kepmen 100 tahun 2004 tersebut. Maka, pihak perusahaan merubah status harian lepas menjadi PKWTT atau kontrak. Dan dalam keputusan menteri ini, juga jelas tenaga harian lepas dalam sebulan hanya berkerja kurang dari 21 hari,” ungkapnya

Sedangkan, untuk batas jenis pekerjaan yang dapat dikontrakkan berdasarkan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan juga mempunyai batas perpanjanjangan kontrak yakni hanya selama tiga tahun lamanya.

“Kaetika suatu jenis pekerjaan yang dikontrakkan telah melewati batas waktu tiga tahun dan pekerjaan tersebut masih berjalan. Maka, pihak perusahaan harus menaikkan dan menjadikan pekerja itu menjadi pekerja tetap atau PKWTT,” imbuhnya

Merujuk dari katentuan ini seharusnya pihak PT. TOM sudah merubah status pekerjanya dari harian lepas menjadi pekerja tetap sesuai dengan ketentuan yang harus dijalankan oleh pihak perusahaan.

Penulis : Tim, Posrakyat.com

 

loading...