Melalui Kabag Ops, AKP Iswan Mulyanto, Polres Mamuju Utara meminta pemda agar memberikan imbauan kepada masyarakan agar menunjukan KK saat pembelian LPG.
Herman Yunus (anggota DPRD Pasangkayu), meminta kepada pemda agar anggaran Rp1,8 miliar untuk persiapan HUT Pasangkayu tahun ini agar digeser ke penanganan corona.
Iapun kembali menyarankan pemda agar melakukan total lockdown, karena menurutnya daerah ini terjepit sebagai jalur perlintasan. Jika tidak, maka social distancing harus lebih disiplin.
Nasruddin (anggota DPRD Pasangkayu) menekankan yang paling diutaman keselamatan jiwa. Sebab, kata dia, ada keslahan selama dalam pantauan, salah satunya APD. Juga perlaukan terhadap ODP tidak jelas SOP.
Seperti Herman Yunus, ia juga setuju total lockdown meski konsekuensinya berat. Sebab, jika berlarut, akhirnya akan dilakukan. Ia khawatir terhadap orang lewat dapat menyebabkan penularan warga di sekitar.
Mirwan (anggota DPRD Pasangkayu), menyoroti penanganan yang berlebihan, seperti penyemprotan, karena zat yang digunakan bisa berbahaya bagi tubuh manusia.
Ia menyadari kondisi saat ini, sangat sulit dalam mengambil sebuah langkah dan keputusan. Tapi momen ini dapat dimanfaatkan pemda mengumpulkan data ril sampai di tingkat desa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi.
Saran Andi yusuf (anggota DPRD Pasangkayu), ada dua poin penting terkait maklumat kapolri, agar petugas kepolisian tegas di lapangan terkait perkumpulan banyak.
Ia juga menagih janji tim gugus soal posko yang sudah dijanjikan. Sebab, di Tike Raya belum ada wujud posko yang dijanjikan.
Terakhir, Lubis (anggota DPRD Pasangkayu) berharap pihak keamanan memberi penegasan terkait izin keramaian berupa pesta perkawinan. Ia juga memberi saran pemda agar memperhatikan insentif para petugas medis di lapangan.
Arham Bustaman
