Pasangkayu, Posrakyat.com – DPRD Pasangakayu dan tim gugus daerah covid-19 kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait evaluasi penanganan penyebaran corona di ruang aspirasi DPRD Pasangkayu, Senin, 30 Maret 2020.
Ketua tim gugus covid-19 Pasangkayu, Sulawesi Barat, Firman menyampaikan sejumlah permasalahan dan hambatan yang dihadapi di lapangan.
Di antaranya, ODP yang masih banyak berkeliaran. Sebab itu, ia meminta pihak kepolisian tegas dalam melakukan tindakan.
Selain itu, tim ini kekurangan masker. Iapun berencana akan memberdayakan penjahit lokal untuk pengadaan masker sesuai SNI diberikan kepada tenaga medis. Dan jika memungkinkan, akan didonasikan sebagian ke warga.
Total anggaran yang dibutuhkan saat ini Rp3 miliar. Untuk kebutuhan rumah sakit Rp1,4 miliar dan penanganan pencegahan lain Rp1,6 miliar.
Sedang yang tersedia saat ini sekira Rp2,6 miliar dari dana tak terduga. Masih kurang Rp400 juta. Itu untuk persiapan hingga April mendatang.
Tapi ini masih terus akan diusahakan untuk menutupi. Tim gugus telah mengumpulkan Rp1,6 miliar hasil pengurangan perjalanan dinas dan rapat dalam waktu tiga bulan ke depan.
Tim gugus juga melakukan penggalangan dana khusus ASN Rp50 ribu perbulan, sehingga bisa tekumpul Rp300 juta lebih perbulan.
Penanganan kasus corona ditarget sampai 29 Mei 2020 sesuai rencana gugus nasional. Sebab itu, tim ini berharap kepada DPRD Pasangkayu agar memberikan masukan dan saran meski tidak melalui pertemuan formal.
Untuk antisipasi fluktuasi ekonomi hingga beberapa bulan ke depan, ia menghimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan pekarangan untuk penanaman ubi dan tanaman lain.
Sedang pihak Polres Mamuju Utara dalam menjaga perbatasan, mengalami masalah kekurangan air bersih, serta ketersediaan BBM jenis solar untuk patroli tiap malam.
Beberapa langkah sudah dilakukan, semisal penyemprotan disinpektan, operasi pasar, penyelidikan kelangkaan LPG dan sembako.
Melalui Kabag Ops, AKP Iswan Mulyanto, Polres Mamuju Utara meminta pemda agar memberikan imbauan kepada masyarakan agar menunjukan KK saat pembelian LPG.
Herman Yunus (anggota DPRD Pasangkayu), meminta kepada pemda agar anggaran Rp1,8 miliar untuk persiapan HUT Pasangkayu tahun ini agar digeser ke penanganan corona.
Iapun kembali menyarankan pemda agar melakukan total lockdown, karena menurutnya daerah ini terjepit sebagai jalur perlintasan. Jika tidak, maka social distancing harus lebih disiplin.
Nasruddin (anggota DPRD Pasangkayu) menekankan yang paling diutaman keselamatan jiwa. Sebab, kata dia, ada keslahan selama dalam pantauan, salah satunya APD. Juga perlaukan terhadap ODP tidak jelas SOP.
Seperti Herman Yunus, ia juga setuju total lockdown meski konsekuensinya berat. Sebab, jika berlarut, akhirnya akan dilakukan. Ia khawatir terhadap orang lewat dapat menyebabkan penularan warga di sekitar.
Mirwan (anggota DPRD Pasangkayu), menyoroti penanganan yang berlebihan, seperti penyemprotan, karena zat yang digunakan bisa berbahaya bagi tubuh manusia.
Ia menyadari kondisi saat ini, sangat sulit dalam mengambil sebuah langkah dan keputusan. Tapi momen ini dapat dimanfaatkan pemda mengumpulkan data ril sampai di tingkat desa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi.
Saran Andi yusuf (anggota DPRD Pasangkayu), ada dua poin penting terkait maklumat kapolri, agar petugas kepolisian tegas di lapangan terkait perkumpulan banyak.
Ia juga menagih janji tim gugus soal posko yang sudah dijanjikan. Sebab, di Tike Raya belum ada wujud posko yang dijanjikan.
Terakhir, Lubis (anggota DPRD Pasangkayu) berharap pihak keamanan memberi penegasan terkait izin keramaian berupa pesta perkawinan. Ia juga memberi saran pemda agar memperhatikan insentif para petugas medis di lapangan.
Arham Bustaman
DPRD Pasangakayu dan tim gugus daerah covid-19 kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait evaluasi penanganan penyebaran corona di ruang aspirasi DPRD Pasangkayu, Senin, 29 Maret 2020.
Ketua tim gugus covid-19 Pasangkayu, Sulawesi Barat, Firman menyampaikan sejumlah permasalahan dan hambatan yang dihadapi di lapangan.
Di antaranya, ODP yang masih banyak berkeliaran. Sebab itu, ia meminta pihak kepolisian tegas dalam melakukan tindakan.
Selain itu, tim ini kekurangan masker. Iapun berencana akan memberdayakan penjahit lokal untuk pengadaan masker sesuai SNI diberikan kepada tenaga medis. Dan jika memungkinkan, akan didonasikan sebagian ke warga.
Total anggaran yang dibutuhkan saat ini Rp3 miliar. Untuk kebutuhan rumah sakit Rp1,4 miliar dan penanganan pencegahan lain Rp1,6 miliar.
Sedang yang tersedia saat ini sekira Rp2,6 miliar dari dana tak terduga. Masih kurang Rp400 juta. Itu untuk persiapan hingga April mendatang.
Tapi ini masih terus akan diusahakan untuk menutupi. Tim gugus telah mengumpulkan Rp1,6 miliar hasil pengurangan perjalanan dinas dan rapat dalam waktu tiga bulan ke depan.
Tim gugus juga melakukan penggalangan dana khusus ASN Rp50 ribu perbulan, sehingga bisa tekumpul Rp300 juta lebih perbulan.
Penanganan kasus corona ditarget sampai 29 Mei 2020 sesuai rencana gugus nasional. Sebab itu, tim ini berharap kepada DPRD Pasangkayu agar memberikan masukan dan saran meski tidak melalui pertemuan formal.
Untuk antisipasi fluktuasi ekonomi hingga beberapa bulan ke depan, ia menghimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan pekarangan untuk penanaman ubi dan tanaman lain.
Sedang pihak Polres Mamuju Utara dalam menjaga perbatasan, mengalami masalah kekurangan air bersih, serta ketersediaan BBM jenis solar untuk patroli tiap malam.
Beberapa langkah sudah dilakukan, semisal penyemprotan disinpektan, operasi pasar, penyelidikan kelangkaan LPG dan sembako.
