Oleh: Situr Wijaya
Lima bulan terakhir kita disugukan dengan isu nyata kenaikan harga tiket pesawat yang di luar batas. Kenapa saya katakana demikian, kenaikan harga tiket pesawat tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tapi kita tidak membahas ekonomi. Kita fokus ke kenaikan harga tiket.
Contoh kecil kenaikan harga tiket pesawat Palu ke Batam akhir tahun 2018 lalu masih normal Rp1,1 hingga 1,3 juta rupiah untuk penerbangan Lion Air sementara untuk penerbangan plat merah (Garuda Indonesia) Rp2,2 juta .
Sementara itu saat ini Palu Batam melambung cukup tinggi mencapai dua kali lipat Rp3,7 juta rupiah. Kenaikan harga tiket gila-gilaan ini membuat masyarakat sensi terhadap Mentri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi.
Saya tidak mau panjang lebar, langsung ke pokok perkara yaitu meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mencopot Budi Karya Sumadi dari jabatan tertingi Kementrian Perhubungan RI lantaran tak mampu mengendalikan melambungnya tiket pesawat.
Desas-desus reshuffle kabinet Jokowi jilid II semakin berdetak kencang bagaikan jantung mau copot. Diawali dengan terseretnya sejumlah menteri Jokowi ke pusaran dugaan korupsi.
Ada tiga menteri yang konon sulit mempertahankan posisinya di kabinet. Yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menpora Imam Nahrowi.
Namun hari ini nama Menteri Perhubungan Budi Karya juga masuk sorotan. Namanya heboh dibahas kalangan netizen. Tak lain karena mahalnya tiket pesawat domestik, yang ternyata masih “terbang tinggi” sejak awal tahun.
