Oleh : Andono Wibisono; Founder Media Startup Kailipost.com/jurnalis utama
KETIKA pidato di Hari Pers Nasional di Medan Sumatera Utara 9 Pebruari 2023, saya tepat sisi kiri baris ketiga, Presiden Joko Widodo. Presiden memberi deadline sebulan untuk menyusun draft peraturan presiden (Perpres) tentang keberlanjutan media. ‘’Nanti saya ikut langsung membahas,’’ tekan Jokowi disambut applaus yang hadir di gedung serba guna itu.
Informasi yang saya peroleh dari kawan – kawan pegiat (faktanya jauh dari kata pengusaha media) bahwa Dewan Pers (DP) dan Kementerian Kominfo RI mengusulkan draft Perpres. Tentu jangan sampai perbuatan tergesa-gesa itu, memberi catatan buruk alias protes dari pegiat media startup di daerah. Mengapa?
Baca Juga: Jaksa Masuk Pesantren, Ajak Santri Jaga Empat Pilar Kebangsaan
Bapak Jokowi, sebagai pelaku dan pegiat media startup di daerah, kami menyarankan agar tidak terburu-buru menerbitkan Perpres tentang Keberlanjutan Media yang justru mematikan media media startup di daerah.
Bapak presiden yang mulia, sebagai pelaku media online di daerah, khususnya kami yang di Sulawesi Tengah, belum lama keluar dari tiga bencana besar. Bencana konflik sosial kemanusiaan di Kabupaten Poso sejak 1999 – hingga akhir 2021.
Kedua bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami 2018 lalu, menelan ribuan nyawa dan ambruknya ekonomi lokal. Disusul bencana non alam Covid 19 (2021-2022).
Bapak Presiden, di Sulteng ribuan media startup yang dikelola dengan modal semangat. Modal jurnalistik. Minim skill managemen bisnis media. Niat baik mengelola media tentu berusaha mengedepankan jurnalisme otentik. Baik dan memenuhi standar kode etik.
Baca Juga: Polres Tolitoli Tahan Tersangka Kasus Korupsi Bantuan Pangan Non Tunai
Ribuan media online itu berdarah-darah dengan masing-masing kemampuannya membiayai sendiri medianya. Membangun website sendiri, membeli template dan domain sendiri. Yang memiliki konten creator tentu menggaji, biaya operasional listrik dan telekomunikasi. Membuat perusahaan tentu membayar pajak.
Tak ada sedikit pun subsidi pemerintah pada pelaku media startup di daerah dari Kementerian Kominfo. Bekerja sama pemberitaan dengan pemerintah daerah pun profesional. Bila ditaksasi harga per berita lebih mahal bayar parkir kendaraan Pak Presiden. Miris bukan?
Baca Juga: Jaksa Tuntut Mantan Kepala Dinas di Kabupaten Morowali Utara 5 Tahun Penjara
Bapak Presiden Joko Widodo yang bijaksana, pelaku media startup di Sulteng tak jauh berbeda dengan wilayah wilayah lain di Indonesia Timur. Terlebih pasca bencana Covid 19. Terseok-seok, kepala jadi kaki – kaki jadi kepala.
Tak sudi satu pun perbankan melirik pelaku media startup. Kami belum dilirik sebagai pangsa pasar usaha yang menjanjikan. Bahkan, bisnis media startup secara umum di daerah dilihat sebagai pihak yang ditakuti.
