69 Orang Tersangka OTT di Sulteng

oleh -160 views
Gubernur Sulteng, Longki Djanggola membacakan sambutan pada Rakor di Best Wastern Coco Hotel, Rabu (4/11/2019). (Foto ; Humas Pemprov)

PALU,Posrakyat.com – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola mengemukakan, berdasarkan laporan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 790 kali.

Disamping itu, kegiatan represif atau penindakan dalam bentuk Operasi Tangkap Tangan (OTT), sejak tahun 2017 hingga 2019 telah dilaksanakan sebanyak 28 kali dengan jumlah tersangka sebanyak 69 orang, P21 dan vonis di pengadilan sebanyak 6 KSS SP3 atau penghentian penyidikan 3 KSS, limpah untuk proses internal 3 KSS dan pembinaan 16 KSS.

Hal tersebut diungkapka  ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Analisa dan Evaluasi Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Tahun 2019 di Best Western Coco Hotel, Rabu (4/12/2019).

Gubernur Longki menyebutkan fenomena pungli saat ini lebih dahsyat. Cakupannya jauh lebih luas daripada korupsi, dan bila dikaji pungli dalam perspektif pidana korupsi di mana pun, ini termasuk dalam kategori kejahatan jabatan yang dijabarkan bahwa, pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang, untuk memberikan sesuatu.

“Untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,” katanya.

Hal tersebut ujar Gubernur Longki bertentangan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Menurutnya, mencegah dan memberantas perilaku korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah, karena dibutuhkan komitmen serta kesadaran yang tinggi tulus dan ikhlas dari semua penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di daerah demi memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan urusan pemerintahan, pembangunan, serta pelaksanaan pelayanan publik yang memadai.

“Pelaksanaan kegiatan Saber pungli khususnya di Sulawesi Tengah, pemerintah daerah telah berkomitmen dan menyambut baik program pemerintah,” jelas Gubernur Longki.

Hal itu lanjut dia, dibuktikan dengan teralokasinya anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, sebagai wujud komitmen dan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ tentang pembentukan dan penganggaran unit Satgas pemberantasan pungli tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Seluruh kabupaten dan kota di Sulteng juga telah membentuk UPP. Setelah dilakukan pengukuhan oleh masing – masing bupati dan wali kota. Namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat beberapa UPP kabupaten yang belum terdukung anggaran, sehingga kegiatan UPP kabupaten tersebut tidak berjalan optimal.

“Untuk itu kegiatan rapat koordinasi, analisa dan evaluasi yang kita laksanakan pada hari ini sangatlah penting,” katanya.

Karena kegiatan ini ujar Gubernur Longki, bertujuan untuk menilai sejauh mana kinerja yang telah dicapai, serta mengevaluasi kendala dan hambatan yang dialami, sehingga ke depan kegiatan upaya pemberantasan Pungli dapat diamalkan dengan meningkatkan seluruh sumber daya yang ada untuk mewujudkan Sulteng bebas dan bersih dari pungli menuju pemerintahan yang good governance.

Sementara itu, Wakil Ketua UPP Sulteng, M. Muchlis dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini sebagai sarana untuk melakukan evaluasi kinerja UPP provinsi, Kabupaten, dan kota, sarana koordinasi untuk mencari solusi atas kendala dan hambatan. Kemudian menyamakan persepsi atau gerak langkah untuk program tahun 2020. Kegiatan tersebut diikuti 80 orang peserta.

Diharapkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah yang tergabung dalam UPP Sulawesi Tengah dapat bersinergi menjalankan program pemberantasan pungli melalui tiga pendekatan yaitu preemtif, preventif dan represif sehingga hasil yang diperoleh dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (BOB)

loading...