Ini Kebijakan Gubernur yang Menolong Rakyat di Sulteng

oleh -
Kepala Bapenda Sulteng, Abdul Wahab Harmain. Foto : Ist

PALU, PosRakyat.com  – Sebelum merebaknya wabah Virus Corona atau Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengurangan pokok tunggakkan pajak, penghapusan sanksi administrasi berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengurangan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kedua dan seterusnya di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah ini, kini diklaim amat membantu meringankan beban masyarakat di tengah dampak ekonomi akibat Covid-19, khususnya bagi wajib pajak yang menunggak dalam jumlah besar.

Respon masyarakat melunasi kewajiban administrasi kendaraan bermotor dalam pengamatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulteng sejauh ini sangat memuaskan.

Meski tidak ada rincian berapa total penerimaan yang sudah terkumpul, tapi dipastikan penunggak pajak telah berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan langka ini sebelum resmi berakhir 31 Mei nanti.
Hal itu dikemukakan Kepala Bapenda, Abdul Wahab Harmain, Kamis (9/4/2020).

“Alhamdulillah saat ini lancar dan tunggakan dari tahun 2018 sampai tahun ke bawah terus bergerak pembayarannya, sejak kebijakan diberlakukan 1 Maret lalu,” ungkap Wahab Harmain.

Ia mengatakan, terkait kemungkinan perpanjangan pengurangan dan penghapusan denda pajak untuk tahun berjalan atau yang belum masuk dalam Pergub, akan dikaji dulu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Wahab Harmain juga menambahkan bahwa tim pembina Samsat daerah dalam melayani masyarakat di tengah mewabahnya Covid-19 telah menerapkan langkah-langkah antisipasi seperti penyesuaian jam pelayanan.

“Dari kesepakatan Dirlantas, Bapenda dan Jasa Raharja, itu waktunya diperpendek sampai dengan jam 12 siang,” katanya.

Namun dalam pelayanannya lanjut Wahab Harmain, petugas juga diwajibkan untuk memakai masker dan sarung tangan. Begitu pula tempat duduk antar wajib pajak telah diatur berjarak 1 meter sesuai jarak aman yang dianjurkan. Selai  itu disiapkan pula handsanitizer dan wastafel cuci tangan. Hal ini berlaku hanya untuk Kota Palu yang pakai bilik sterilisasi.

Selain dengan membayar langsung di unit – unit pelayanan Samsat kabupaten dan kota, wajib pajak juga bisa membayar secara online lewat layanan Samsat Online Nasional (Samolnas) untuk mendapat keringanan denda pajak.

Sementara untuk wacana tiga hari berhenti total, mulai tanggal 10 sampai 12 April 2020 yang viral di media-media sosial, ujar Wahab Harmain pihaknya belum menerima edaran resmi apapun dari pemerintah provinsi terkait itu.

Walau tanggal 10 April telah ditetapkan sebagai hari libur keagamaan tapi untuk 11 April atau Sabtu nanti, Ia pastikan bahwa semua kantor dan gerai Samsat tetap buka seperti biasa, namun tidak menutupi kemungkinan tidak buka dikarenakan kondisi wilayah kabupaten dan kota setempat yang disepakati bersama antara Satlantas, UPT Pendapatan, serta Jasa Raharja dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangi bersama. Terkecuali UPTB Wilayah IV Morowali yang membawahi wilayah kerja Morowali Utara sebut Wahab Harmain, harus berkoordinasi dulu dengan Dirlantas dan Jasa Raharja untuk membuat berita acara mengenai kebijakan lokal pemda setempat yang menutup pelayanan sementara waktu karena alasan khusus.

“Begitu SOP kita karena tidak bekerja sendiri,” tambah Sekretaris Bapenda Muhammad Nur.   [BOB]

loading...