LESTARIKAN TENUN AMANAT UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN

oleh -
Ilustrasi

Oleh: Jamrin Abubakar


AKANKAH tradisi tenun di Indonesia punah? Bisa ya dan bisa tidak. Kalau mencermati spirit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan tradisi tenun akan tetap lestari selama amanat itu dilaksanakan di masing-masing daerah.

Memang tidak ada kalimat tenun atau pertenunan yang disebutkan dalam undang-undang pemajuan kebudayaan, tetapi secara kontekstual ini merupakan peluang besar bagi keberlangsungan pertenuan. Secara umum telah merangkum dua poin yang sangat relevan yang bisa menyelamatkan tradisi tenun, karena pada pasal 5 dari 10 poin objek pemajuan kebudayaan yang wajib diurus, ada dua di antaranya bisa menjadi penyelamat tradisi tenun. Pertama, adanya unsur pengetahuan tradisional. Kedua, adanya objek teknologi pengetahuan. Bahkan secara kontekstual pengerjaannya yang memerlukan keterampilan khusus dapat pula dikaitkan sebagai karya seni yang tinggi, seni rupa salah satunya.

Dalam penjelasan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nantinya soal penangan tenun itu bisa masuk kategori pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional, dua unsur yang tak terpisahkan dengan keberlangsungan tenun Donggala yang saat ini masih ada. Disebutkan pengetahuan tradisional sebagaimana dalam undang-undang adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagaimana pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Berdasarkan pengertian itu jelas-jelas disebutkan di antara bentuknya berupa kerajinan dan busana. Sedangkan teknologi tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Adanya undang-undang pemajuan kebudayaan, menjadi peluang bagi seluruh unsur kebudayaan untuk dilestarikan dan dikembangkan di masing-masing daerah. Salah satunya keberadaan kain tenun Donggala yang sejak lama terkenal sebagai karya budaya khas, sudah saatnya pemerintah melakukan pelestarian. Sebab tidak ada jaminan tenun Donggala bertahan tanpa ada intervensi pemerintah di tengah desakan modernisasi yang cenderung menggusur kebudayaan tersebut. Langkah yang harus ditempuh pemerintah daerah adalah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Donggala sesuai diamanatkan undang-undang sebagai dokumen acuan dalam pelestarian.

Dalam pasal 11 undang-undang pemajuan kebudayaan mengamanatkan penyusunan pokok pikiran dilakukan pemerintah daerah melibatkan masyarakat sesuai kompetensi dan kreadibilitas. Tentang apa saja yang didentifikasi dalam pokok pikiran kebudayaan itu semua jelas dalam undang-undang, tinggal bagaimana dilaksanakan agar lahir suatu dokumen yang jadi landasan pelaksanaan. Yang jadi persoalan, sejak tiga tahun lahirnya undang-undang itu, Pemerintah Kabupaten Donggala belum memiliki dokumen PPKD. Akibatnya bukan saja secara administrasi tidak memiliki gambaran tentang apa saja yang menjadi potensi kebudayaan, tapi juga Kabupaten Donggala tersisih dari pergaulan kebudayaan berupa event-event yang berhubungan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sebab dokumen PPKD itu ibarat sebuah password untuk berbagai aktivitas kebudayaan sekaligus acuan untuk menerima bantuan kebudayaan dan pemerintah pusat.

Harapan publik terhadap perlunya PPKD Kabupaten Donggala akan menjadi langkah menuju pelestarian dan pengembangan, salah satunya tradisi tenun di antara sejumlah objek yang ada di daerah ini. Sebab tenun Donggala adalah warisan leluhur kebanggaan bangsa Indonesia yang tidak semua daerah memilikinya.