Pemerintah Akan Bentuk Kementerian Investasi, Begini Kata Mardani Ali Sera

oleh -
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera//Twitter/@mardanialisera

PosRakyatPemerintah akan membentuk Kementerian Investasi untuk memaksimalakan Undang – Undang Cipta Kerja. Pembentukan kementerian tersebut telah mendapat restu dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat rapat paripurna pada Jum’at 9 April 2021, lalu.

Sementara, ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai kementerian tersebut belum dibutuhkan saat ini.

Menurut Ali Sera, pembentukan kementerian baru yang menangani investasi itu bukan solusi dalam mengatasi segala hambatan investasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ali Sera dalam sebuah diskusi virtual Polemik MNC Trijaya “Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024” Sabtu, 10 April 2021.

“Saya termasuk yang komentar, bukan Kementerian Investasi yang kita inginkan,” katanya.

Mardani mencatat seharusnya hambatan investasi berada di sektor kepastian hukum dan birokrasi. Karena, investor sering dikecewakan dengan peraturan investasi yang tidak jelas serta tumpang tindih serta lambatnya birokrasi dalam mengurus administrasi.

“Memang benar sudah tinggi sebetulnya di zaman Pak Jokowi, investasi yang masuk. Tapi tetap kenapa masih banyak yang masuk Singapura, kenapa masih banyak relokasi ke Thailand? Kenapa kemarin ramai-ramai ke Vietnam?,” jelasnya.

Selain itu, maraknya tindakan korupsi serta penegakan hukum yang lemah turut menghambat investasi di Indonesia.

Menurutnya, ada tiga alasan yang menghambat investasi di Indonesia, yakni korupsi masih kuat, penegakan hukum belum kokoh dan ketiga reformasi birokrasi kita belum jalan.

“Menurut saya ada tiga hal yang menghambat investasi di Indonesia,” ucapnya.

Sebelumnya, DPR menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat 9 April 2021.

Pembentukan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.***