Penanganan Anak Sungai Bingungkan DPRD Sulbar

oleh -
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim Saat RDP Antara Komisi III DPRD Sulbar, Dinas PU Sulbar Dan BWSS III Palu

Mamuju, Posrakyat.com – Status wilayah sungai yang menjadi wewenang pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSSIII) membingungkan DPRD Sulawesi Barat.

Hal itu terungkap saat Komisi III DPRD Sulbar rapat dengar pendapat (RDP) bersama BWSS III melalui Satker Wilayah Sulawesi Barat di ruang Komisi III DPRD Sulbar di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat, 21 Februari 2020.

RDP ini, terkait dengan kejelasan penanganan sungai kecil atau anak sungai dengan rentang lebar antara empat hingga lima meter atau lebih yang juga mengikutkansertakan dinas PU Sulbar.

Masalahnya, selama ini pihak pemda atau pemprov tidak lagi memiliki wewenang untuk penanganan hal yang dimaksud. Seperti yang diungkapkan ketua Komisi III DPRD Sulbar, Rayu.

“Selama ini, kita bingung. Sebanarnya yang berwenang terkait penanganan anak sungai ini melekat pada siapa, apakah balai atau dinas PU provinsi dan PU kabupaten. Pasalnya, dinas PU provinsi mengatakan tidak bisa ditangani pihak PU, sedangkan balai sampaikan itu bisa,” tanya Rayu dengan nada heran.

Didudukung Rayu, anggota komisi III Muhammad Yusri Nur, pada rapat ini, meminta balai memberikan perhatian usulan penambahan tanggul desa Pangiang, kecamatan Bambalamotu, kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.

Kedua anggota DPRD Sulbar asal Pasangkayu itu, berharap pihak balai memprioritaskan rencana anggaran untuk penambahan tanggul sisa sepanjang sekira 400 meter sebelah-menyebelah dari 600 meter yang sudah terbangun.

Kepala desa Pangiang, Rizal yang sempat hadir dalam rapat itu, berharap dapat bantuan pemecah ombak jika anggaran untuk pembangunan tanggul belum cukup.

Selain soal tanggul Pangiang, keduanya juga menyorot pembangunan sarana air bersih di Bulu Parigi, kecamatan Baras yang belum berfungsi dan begitupun di Kaluku Nangka, kecamatan Bambaira yang sudah mengalami kerusakan.

Irigasi Bantalaka, di desa Wulai, kecamatan Bambalamotu, juga tak luput dalam sorotan. Adapun, di desa Pedanda, Malei dan Karya Bersama yang sering langganan banjir, pihaknnya berharap agar segera ditangani.

“Saya meminta, dalam waktu dekat, bersama balai, semua pihak terkait turun meninjau langsung dengan melakukan analisis tekhnis, sehingga bisa dianggarkan segera,” kata Yusri.

Mengenai kondisi penyangga jembatan sungai Lariang dan Surumana (batas Sulbar-Sulteng) yang diduga mulai terkikis air, pihaknya menghimbau, agar balai memberikan perhatian.

Anggota Komisi III lainnya, Ruslan, menyesalkan tidak adanya anggaran tahun ini turun di dapilnya Mamuju. Padahal, warga di kecamatan Bonehau dan Kalumpang sangat membutuhkan air bersih. Iapun berharap, tahun 2021 bisa mendapatka kucuran anggaran untuk membantu warga di sana.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, yang juga hadir, justru menyesalkan pihak BWSS III Palu dan BBPJN XIII Makassar yang dianggap sangat susah diajak koordinasi atau duduk bersama.

Ia menuturkan, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahaan daerah bersama gubernur, punya tanggungjawab bersama terhadap pembangunan.

“Banyaknya anggaran yang melekat di balai, dirasa cukup untuk menangani sejumlah hal. Saya berharap, perlu sinergis antara pemda dan balai, karena APBD tidak bisa diharap banyak,” tutur Rahim.

Sedang Syarifuddin, menguatkan pernyataan sejawatnya itu, keduanya dari dapil yang sama, Polewali Mandar (Polman). Ia meminta pihak balai agar memberikan kepedulian bagi warga Tinambung. Sebab, di situ terdapat sungai Mandar sering mengalami banjir.

Kepala Satker Wilayah Sulbar, Andi Faisal menjelaskan, pihak BWSS III akan selalu siap melakukam koordinasi dan turun lapangan kapanpun dan di manapun. Ia menduga, mungkin selama ini informasi tak sampai kepada pihak DPRD.

Sedikit ia menjelaskan terkait polemik penanganan anak sungai, bahwa kewenanagan balai mencakup wiliayah sungai strategis nasional dan wilayah sungai lintas provinsi.

Sebelum rapat usai, pihak Komisi III DPRD, dinas PU Sulbar dan Satker wilayah Sulbar akan melakukan kooridanasi ke BPK Sulbar untuk meminta pertimbangan terkait pelimpahan wewenang balai kepada daerah dalam penanganan anak sungai.

Arham Bustaman

loading...