Tak Beri Komentar Soal Pemberlakuan Kerja Harian Lepas, PT.TOM di Tolitoli Harus Diberi Sanksi

oleh -188 views

Palu, Posrakyat.com – Manajemen PT. TOM tak beri komentar soal pemberlakuan status kerja harian lepas terhadap karyawannya yang sudah bekerja beberapa tahun belakangan ini.

Pasalnya, telah beberapa kali awak media ini, mengkonfirmasi kepala cabang PT. TOM melalui via televon yang berkantor di Kabupaten Parigi Moutong. Namun, pihaknya tidak juga berikan komentar hingga berita ini tayang, Minggu (3/11/19).

Sejumlah 43 karyawan PT. TOM yang bekerja dibagian penangkaran kerang mutiara di Desa Dungingis, Kecamatan Dakopemean, Kabupate Tolitoli, terus mengharapkan sikap dari pihak manajemen PT.TOM untuk memberi kejelasan dan mengangkat status mereka menjadi perkerja tetap diperusahaan tersebut.

Selain itu, pemerintah daerah setempat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tolitoli  harus menjatuhkan sanksi dan mendorong perusahaan menerapkan aturan-aturan ketenagakerjaan sebagai dasar utama dalam melihat jenis pekerjaan hingga pada penetapan status pekerja.

“Harusnya pemerintah sudah menjatuhkan sanksi kepada pihak PT.TOM, berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi hingga pencabutan izin dan sanksi pidana. Sebab, sudah begitu jelas pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT.TOM,” tegas, praktisi hukum yang juga mantan Diraktur LBH Sulteng,  ABD. Razak saat di konfirmasi dikantornya, Sabtu (2/11/2019).

Sebab menurutnya, pemerintah mempunyai peran sebagai pemangku kepentingan dalam ketenagakerjaan bertugas menjadi regulator dan memiliki peran sentral dalam mengatur perburuan di Indonesia. Sehingga, dalam ketenagakerjaan perusahaan PT.TOM harusnya sudah dikenakan sanski.  Sebab, perusahaan itu tidak menaati undang-undang ketenagakerjaan dalam menjalankan usahanya.

Lanjut dia, ketika perusuhaan PT.TOM tetap kukuh dan memberlakukan status kerja harian lepas kepada karyawannya, dirinya akan melakukan investigasi, dan melakukan pengorganisiran terhadap para pekerja untuk membantu dan memperjuangkan hak-hak mereka yang telah dirampas dan dikebiri oleh pihak perusahaan.

“Saya berencana akan melakukan pendampingan hukum terhadap para pekerja untuk menuntut apa yang menjadi hak mereka,” ungkapnya

Sebelumya diberitakan, sejumlah pekerja sangat menyayangkan sikap perusahaan yang hingga kini masih menetapkan status karyawannya sebagai pekerja harian lepas.

“Kami sangat sayangkan sikap perusahaan. Sebenarnya kami yang sudah bertahun-tahun berkeja di perusahaan ini, berharap untuk dinaikkan status kami sebagai pekerja tetap. Namun, sampai saat ini satus itu tak ada” kata salah seorang pekerja PT. TOM yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi belum lama ini.

Menurutnya, sistem kerja harian lepas menjadi salah satu penekanan atau perbudakan yang dilakukan perusahaan terhadap pekerjanya. Sebab, ketika para pekerja berhalangan dan tidak masuk bekerja dalam sehari, otomatis upah mereka tidak dibayarkan. Kemudian, akan rentan terjadinya pemecatan sepihak dan seenaknya yang dilakukan perusahaan.

“Status harian lepas ini tentu menekan kami, karena kalau kami berhalangan sakit dan tidak masuk kerja, kami tidak dapat upah dan upah yang kami terima perharinya senilai Rp. 85 ribu. Dan sistem ini, jelas perusahaan lepas tangan soal jaminan kesehatan kami,” imbuhnya

Sementara itu, status kerja harian lepas yang diterapkan pihak PT. TOM terhadap pekerjanya dibenarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tolitoli. Pihaknya, sudah beberapa kali menyampaikan dan menegur pihak PT. TOM untuk menaikkan status pekerjaanya dari harian lepas menjadi kontrak tahunan setelah melewati  batas kontrak dua tahun masa kerja. Pihak perusahaan harus menetapkan jenis pekerjaan tetap dan memberlakukan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) berdasarkan amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Kami sudah beberapa kali menyampaikan kepada pihak PT. TOM soal status pekerjanya untuk diangkat menjadi pekerja tetap. Karena, amanat undang-undang ketenagakerjaan sudah memberikan penegasan. Ketika, suatu jenis pekerjaan beroperasi selama dua tahun lamanya. Maka, perusahaan harus manaikkan status karyawannya menjadi pekerja tetap, dan tahapan status pekerja ini telah diatur secara gamblang melalui undang-undang sampai pada keputusan menteri ketenagakerjaan yang mengatur jenis pekerjaan dan tahapan status pekerja dari harian lepas, kontrak tahunan hingga status pekerja tetap” kata, Pengawas Fungsional Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Tolitoli, Darwis, saat dihubungi melalui via televon belum lama ini.

Penulis : Dayat

loading...