Usulan Pelabuhan Baru, Warga Pangiang Menolak, Komisi III DPRD Sulbar Akan Coret

oleh -
Suasana Kunker Komisi III DPRD Sulbar Di Pelabuhan Tanasa

Pasangkayu, Posrakyat.com – emerintah daerah Pasangkayu, Sulawesi Barat melalui Bupati Agus Ambo Djiwa mengusulkan pembangun pelabuhan strategis nasional di Jono, kecamatan Tikke Raya awal Januari lalu.

Rencananya pelabuhan itu, diharap dapat meningkatkan ekonomi secara lokal dan nasional, lebih lagi sebagai penyangga ibukota baru, jelas Bupati Agus Ambo Djiwa di media waktu itu.

Namun, rencana ini langsung menuai penolakan sejumlah pihak, termasuk Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Barat, Rayu. Sebab, Rayu menilai, itu hanya pemborosan anggaran negara.

Karena, kata dia, pelabuhan Tanasa, di desa Pangiang bisa dimanfaatkan secara maksimal, jika pemda Pasangakayu mau membantu.

“Tinggal menunggu anggaran untuk perbaikan. Jika sudah selesai, pelabuhan ini tinggal dimaksimalkan. Tak perlu bangun lagi. Kalaupun masih diusulkan, maka saya yang pertama akan coret,” kata Rayu.

Ia menambahkan, pihaknya akan memprioritaskan jalan. Sekira Rp5 miliar akan dipersiapkan tahun depan. Selain jalan, penampungan air untuk kebutuhan pelabuban juga akan diperjuangkan. Itu bisa menambah PADesa.

Fahri Haris, warga desa Pangiang, kepada Komisi III DPRD Sulawesi Barat dan pihak UPP Belang-belang, menyampaikan penolakan terkait usulan pemda Pasangkayu membangun pelabuhan baru di Tikke Raya.

Kata Fahri, itu pemborosan anggaran negara, sebab, yang ada saja belum dimanfaatkan dengan baik, bagaimana kalau ditambah lagi yang baru.

Sama dengan warga, kepala desa Pangiang, Rizal Hatta juga tidak sepakat soal wacana pembangunan pelabuhan baru.

Ia justru mendesak semua pihak agar segera memperbaiki pelabuhan Tanasa, agar warganya di sekitar situ bisa mengait mendapat pekerjaan.

Itu disampaikan saat kunker Komisi III DPRD Sulbar di pelabun Tanasa, Senin, 9 Maret 2020. Semestinya pelabuhan Tanasa saja yang perlu diperhatikan. Karena, ini juga bisa meningkatkan perekonomian daerah jika sudah dibenahi.

Menurut kepala UPP Belang-belang, Kristina Anthon, pihaknya tidak berhak menanggapi soal usulan pembangunan pabuhan baru. Ia hanya fokus pada pemanfaatan pelabuhan Pasangkayu agar maksimal.

“Ada big issue (isu besar) untuk menyangga calon ibukota negara. Kalau dibilang pelabuhan ini belum maksimal. Dermaga 1000 DWT saja menganggur, apalagi 5000, 10000. Itupun masih CPO, belum ada komoditi masyarakat umum untuk diangkut keluar,” tutur Kristina.

Arham Bustaman

loading...