Baca Juga: Rayakan HUT IKWI ke 62, Ketua PWI Sulteng Serahkan Penghargaan Kepada Pegadaian Syariah Palu Plaza
Baca Juga: Berbulan – Bulan Keruk Material Timbunan, PT Akas Belum Kantongi Dokumen Penambangan
Menurut Pahala yang paling tertinggal sejak tiga kali KPK melakukan SPI adalah partisipasi masyarakat, baik partisipasi dalam mengisi atau terlibat survei, serta partisipasi melihat hasil survei SPI khususnya SPI daerahnya.
“Masyarakat punya daya kritis yang utama dibantu dengan media, tentang apa itu skor SPI, apa rencana perbaikan oleh pemerintahnya. Karena sejauh ini, baru 40 persen Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah (KLPD) yang mengirimkan rencana aksi tindak lanjut hasil SPI 2022 yang dimonitor KPK,” sebutnya.
Untuk SPI 2023, KPK mulai mengirim pesan WhatsApp pertama pada 17 Juli kepada responden. KPK percaya semakin banyak yang merespon, semakin baik data yang diperoleh dan semakin tepat juga pengambilan arah kebijakan atau sistem untuk pencegahan korupsi.
“Soal skornya tinggi rendah itu jangan dijadikan ukuran, karena sekali lagi SPI ini mirip dengan menyediakan cermin. Saat sudah terlihat seperti apa, maka akan terlihat juga kurangnya dimana. Jadi hanya dua itu saja, yaitu memberi potret dan memberi rekomendasi perbaikan. Hal itu hanya bisa terjadi jika masyarakat berpartisipasi penuh, termasuk media menyebarluaskannya. Saat anda terpilih jadi sample, segera dijawab karena ini kontribusi nyata anda terhadap pemberantasan korupsi,” pungkas Pahala.
Sumber: InfoPublik
