Oknum Guru SMPN 3 Palu Diduga Pungli Pendaftaran Siswa Baru

oleh -
Foto: Istimewa

Palu, Posrakyat.com – Oknum guru Sekolah Menengah Pertama Negri (SMP N) 3 Kota Palu, Sulawesi Tengah diduga melakukan pugutan liar (pungli) penerimaan siswa baru tahun ajaran 2019-2020.

Salah satu walimuid yang enggean namanya disebutkan, mengatakan, mendaftarkan anaknya 26 Juni 2019 mengatakan dipungut Rp1,5 juta rupiah.

“Yang Rp1 juta itu utuk seragam, sementara yang Rp500 ribu itu untuk bagi-bagi katanya begitu,” cerita sumber dihubungi Kamis (27/6/2019).

Seumber mengatakan, oknum yang melakukan tindakan dugaan pungli tersebut inisial WHD diketahui merupakan seorang guru di SMPN 3 tersebut.

Menurutnya sudah ada beberapa walimurid yang menyetor ke oknum guru inisial WHD tersebut.

“Banyak modus, dia bilang pembayaran itu ini lah. Yang lain (walimurid) sudah menyetor,” ujar sumber.

Sementara itu Kepala SMPN 3 Palu Wiji Selamet, dihubungi Posrakyat.com melalui telepon membantah jika ada dugaan pungli tersebut.

“Enggak ada yang seperti itu pak, oh begini saja temui saya, tidak ada yang bicara seragam-seragam itu,” kata Kepsek.

Dia menjelaskan, keputusan seperti yang dialamatkan ke SMPN 3 Palu itu tidak ada.

“Kita ini baru penerimaan, belum ada yang seperti itu kan, kalau memang ada datanya temu saja saya,” jelasnya.

Pungli juga bisa di jerat UU Tipikor, hukuman pidana bagi pelaku pungli bisa dijerat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 E dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.

Tonton Juga:

Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan.

Pelaku pungli berstatus PNS dengan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.

Sedangkan hukuman administratif bagi pelaku pelanggaran maladministrasi termasuk bagi pelaku pungli bisa dikenakan Pasal 54 hingga Pasal 58 dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, penurunan gaji berkala, hingga pelepasan dari jabatan.

Sementara itu punglu juga bisa dijerat dengan PP Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Foto: Istimewa

Penulis: Tim

loading...