Advokat Rakyat Agussalim SH Tantang Dinas ESDM Provinsi Sulteng, Cabut IUP PT Palu Batu Madu

oleh -
Advokat Rakyat LBH Sulteng, Agussalim, SH [ Foto : Ist]

Palu, PosRakyat.com  – Advokat Rakyat dari Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah (LBH Sulteng), Agussalim, SH, menyoroti tumpang tindihnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Galian C milik CV. Multisari Bumitama dan PT. Palu Batu Madu yang terletak di Desa Loli Saluran, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulteng.

Menurut advokat rakyat senior yang saat ini aktif dalam Gerakan Agraria dan Sumber Daya Alam ini menyatakan, bahwa persoalan tumpang tindih ini harus segera diselesaikan agar terdapat kepastian hukum bagi kedua perusahaan yang sudah puluhan tahun beroperasi di wilayah tersebut.

”Kami meminta kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah segera menyelesaikan persoalan tumpang tindih ini secara serius dengan melakukan review kembali perizinan kedua perusahaan.” Jelas Agussalim dalam keterangannya di Palu, Selasa, (18/8/2020).

Ia menambahkan, bahwa terlepas dari IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Donggala pada tahun 2003 itu. Menurut dia, bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan tersebut telah berada pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara, dari hasil review tim LBH Sulteng, terdapat beberapa temuan diantaranya, Pertama. IUP Operasi Produksi perusahaan PT. Palu Batu Madu telah berakhir tanggal 15 Juli 2020. Kedua. Perusahaan melakukan penambangan dengan menggunakan Hak Pakai Atas Tanah dari BPN Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yang bernomor Nomor: 01/HP/BPN-72/2015 dengan jangka waktu 20 Tahun dan Ketiga. perusahaan melakukan penambangan diluar izin seluas 10,4 Ha.

Olehnya kata dia, berdasarkan temuan itu mempertegas bahwa selama ini perusahaan telah melakukan pelanggaran administrasi dari segi perizinan yang menimbulkan buruknya tata kekola hukum perizinan dan berakibat pada pengelolaan sumber daya alam dijadikan lahan eksploitasi bagi rezim birokrasi.

“Saya akan melakukan investigasi hukum dengan melibatkan lembaga yang kompeten seperti Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi  Tengah, Komisi Informasi Publik (KIP) dengan tembusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan pemberian izin usaha pertambangan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah,” tegasnya.  [*Editor : ZF]

 

loading...