Ustaz Anas Belum Tertandingi, Putusan PN Donggala Mencabut PAW Mahkamah Partai Demokrat

oleh -
Anggota DPRD Sigi fraksi Demokrat, Anas Lc MHi, didampingi kuasa hukumnya, melakukan konferensi pers dengan sejumlah awak media, di salah satu Cafee di Jalan Samratulangi Palu, Kamis, 29 Oktober 2020.(FOTO FIRMAN BADJOKI).

SIGI,POSRAKYAT.Com– Anggota DPRD Sigi fraksi Demokrat, Anas Lc MHi, didampingi kuasa hukumnya, melakukan konferensi pers dengan sejumlah awak media, di salah satu Cafee di Jalan Samratulangi Palu, Kamis, 29 Oktober 2020.

Pertemuan dengan sejumlah wartawan membahas sidang putusan Pengadilan Negeri (PN) Donggala terhadap kasus perbuatan melawan hukum, menyangkut surat keputusan DPP Demokrat, di Jakarta, segera menindaklanjuti Pengganti Antar Waktu (PAW) terhadap dirinya.

Berdalih dizalimi, maka Anggota DPRD Sigi Dapil Dolo Raya didampingi tim kuasa hukum Dr Moh Yusuf Hasmin, Muliadi SH, Abdul Manan SH, dan Takbir SH, menggugat 7 sekaligus dengan nomor perkara 15/Pdt.G/2020/PN Dgla.

Pihak ke-7 tergugat itu yakni, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Mahkamah Partai Demokrat, DPD Demokrat Sulteng, Dewan Kehormatan DPD Sulteng, Komisi Pengawas DPD Demokrat Sulteng, DPC Demokrat Sigi, dan terakhir tergugat Eliyanti SH.

Dalam amar putusan, majelis Hakim memutuskan menerima dan mengabulkan sebagian permohonan penggugat, memerintahkan tergugat II untuk mencabut putusan nomor : 06/PIP-MP/2019 tertanggal 9 Maret 2020, dan menyatakan penggugat adalah Sah sebagai anggota DPRD Sigi periode 2019-2024 dari Partai Demokrat.

Menanggapi hal ini, Anas Lc MHi, dimintai keterangannya mengatakan telah mengikuti proses peradilan kurang lebih selama 6 bulan di Pengadilan Negeri Donggala.

“Alhamdulilah sidang putusan perkara perbuatan melawan hukum ini sudah dibacakan pada Selasa kemarin, 27 Oktober 2020,” ungkapnya.

Anas, pria berkulit hitam manis ini menjelaskan bahwa kasus ini internal perselisihan partai Demokrat, dimana dirinya sebagai pemenang Pemilu dari KPU dan dilantik oleh KPU.

Kata dia, namun dari salah seorang konsestan saat itu melaporkan dirinya ke Bawaslu Sigi dengan melakukan dugaan penggelembungan suara, melakukan intimidasi terhadap penyelenggara, dan melakukan hal berbau Rasisme, tetapi semuanya tidak terbukti oleh Bawaslu.

“Dan yang melaporkan hal ini adalah Caleg nomor 5 Partai Demokrat Dapil Dolo, Eliyanti SH, yang juga dilampirkan sebagai calon PAW saya yang disetujui DPP Demokrat di Jakarta,” ungkapnya lagi.

Menurutnya, setelah dilantik kasus ini kembali dilaporkan ke Mahkamah Partai Demokrat sehingga dirinya dipanggil ke Jakarta, dan Mahkamah menilai dirinya terbukti melanggar kode etik Partai Demokrat, maka mahkamah mengeluarkan rekomendasi PAW dan dirinya dikeluarkan dari partai.

“Saya menggugat ke pengadilan demi hak, alhamdulilah majelis hakim menyatakan tidak bersalah, dan tidak terbukti melanggar kode etik serta putusan mahkamah itu dibatalkan,” pungkasnya.

Penulis : Firman Badjoki