Menyoal Ganti Kerugian, Lahan Milik Warga Tak Pernah Dibahas

Redaksi
Foto: PosRakyat.com
A-AA+A++

PosRakyat – Biaya ganti kerugian sebagian lahan milik warga yang menjadi korban dari pembangunan perluasan ruas jalan Trans – Sulawesi di dusun Kuala Desa Galumpang Kecamatan Dako Pamean Kabupaten Tolitoli, tak pernah dibahas atau di musyawarahkan.

Lahan milik warga tersebut, diketahui merupakan dampak dari rangkaian kegiatan proyek pembangunan Penggantian Jembatan Kampung Kuala CS, dengan anggaran sebesar 17 miliar yang bersumber dari APBN. Proyek ini melekat pada Satker PJN Wilayah I Sulteng dibawah kendali BPJN Sulteng, Ditjen Bina Marga Kementerian.

Baca Juga: Camat: PT. TMJ Sampaikan Tak Ada Ganti Rugi Lahan Milik Warga

Baca Juga: Dugaan Culas Proyek Jembatan Kampung Kuala CS di Kabupaten Tolitoli, Pihak PT TMJ Bungkam

Hal tersebut ditegaskan oleh Camat Kecamatan Dako Pamean Kabupaten Tolitoli, Arham A. Jacub, SH. kepada media ini saat di konfirmasi melalui via telepon seluler, belum lama ini.

“Kalau ganti kerugian soal tanah milik para warga di dusun kuala itu, sepengetahuan saya sampai saat ini ndak pernah di bahas secara fokus, melalui musyawarah bersama warga setempat (korban),” tegasnya.

Menurutnya, terkait proyek pembangunan jembatan tersebut. Pihaknya, bersama pemerintah desa pernah melakukan kegiatan musyawarah, memfasilitasi warga dengan pemerintah terkait, sekaligus bersama PT. TMJ. Tetapi, fokus pembahasannya, bukan soal ganti kerugian lahan milik warga.

“Waktu itu fokus pembahasannya hanya soal pengalihan jalan, bukan ganti rugi,” katanya.

Terpisah, Legal Lembaga Bantuan Hukum Paralegal dan Penggiat Desa (LBH-Papeda), Hidayat Acil Hakimi menyayangkan sikap pemerintah terkait, termasuk pihak BPJN Sulteng, telah nyata mengabaikan hak- hak orang yang secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, memberikan jaminan ganti kerugian itu, melalui proses yang telah ditentukan.

“Tindakan ini sudah jelas pelanggaran, bisa pelanggaran administrasi, dan secara sepintas, tindakan ini juga dapat dikualifikasi sebagai tindakan pidana, misal penyerobotan tanah, termasuk penyalahgunaan wewenang terhadap hak milik warga terhadap tanahnya. karena, para warga (korban) ini punya alas hak sertifikat,” katanya.

Lanjut Dayat, sebab terkait proses jaminan ganti kerugian tersebut, itu tegas dijelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

“Dasar hukumnya jelas, warga juga sudah tahu itu. Maka, tak ada alasan bagi pemerintah terkait, untuk tidak memberikan jaminan itu. Apalagi, warga (korban) sudah menyampaikan keberatannya, dan ini sudah cukup menjadi dasar segera melakukan upaya, dengan menemui warga dan win – win solution nya harus ada,” tegasnya.

Bahkan menurutnya, tahapan teknis mekanisme pemberian ganti kerugian, itu juga telah diatur secara detail dalam peraturan pemerintah itu, mulai dari tahap perencanaan, kemudian keterlibatan warga dalam hal pemberitahuan yang sifatnya langsung maupun tak langsung.

“Informasi dari warga yang saya dapat di lapangan, proses ini tak pernah terjadi, dan informasi ini telah dibenarkan oleh camat,” ucapnya.

Baca Juga: PT Akas Gunakan Material Bekas Pelebaran Jalan Untuk Bangun Saluran dan Talud

Baca Juga: Kasatker PJN Wilayah I Sulteng: Material Sirtu Proyek Jembatan Kampung Kuala CS atas Rekomendasi Kades, Kapolsek dan Babinsa

Sementara itu, dalam Pasal 123 angka (2), UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 10 huruf (b) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, juga menginstruksikan kepada pihak pemerintah yang berkepentingan untuk melakukan konsultasi publik, komunikasi dialogis atau musyawarah dengan warga untuk mencapai kesepahaman.

“Saya kira sudah sangat jelas, sepanjang warga terdampak dapat membuktikan kepemilikannya melalui sertifikat, pemerintah harus memberikan hak warga berupa ganti kerugian yang layak dan adil. Sebab, itu perintah undang-undang, imperatif dan harus dijalankan.,” tutupnya.***

(ZF)