Tim Hebat Ancam Lapor KPUD dan Bawaslu ke DKPP, Begini Alasannya

oleh -
Tim Hukum Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Mohammad Hidayat Lamakarate – Bartholomeus Tandigala melakukan jumpa pers di kantor sekretriat DPD Gerindra jalan Elang, Selasa (1/12/2020). [FOTO: IST]

Palu,Posrakyat.com — Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng Nomor 1, Mohammad Hidayat Lamakarate – Bartholomeus Tandigala meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Tengah mengenai sejauh mana tindak lanjut dari penarikan Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) oleh tim Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng nomor 2, Rusdy Mastura – Ma’mun Amir. Di mana sejak dikeluarkannya surat keputusan itu sampai saat ini belum ada kejelasan penarikan kartu tersebut.

“Kami menanyakan sejauh mana tindakan penarikan kartu tersebut. Kami menduga ada sandiwara antara KPU dengan Bawaslu mengenai keputusan tersebut,” tegas salah seorang Tim Hukum Paslon nomor 1 Hidayat – Bartho, Faizal Saing di kantor DPD Gerindra jalan Elang, Selasa (1/12/2020) malam.

Menurutnya, surat keputusan KPUD tersebut terkesan ‘banci’, sebab di dalamnya tidak menjelaskan jangka waktu penarikan dan berapa jumlah kartu yang sudah ditarik dari peredarannya. Faizal menyampaikan pihaknya sudah bolak – balik mendatangi kantor KPUD menanyakan kepada mereka bagaimana tindak lanjut dari penarikan kartu tersebut.

“Kami menanyakan sudah berapa jumlah kartu tersebut ditarik. Tentunya berapa jumlah yang sudah diedarkan, sejumlah itu pula ditarik. Apa sanksinya kalau tidak ditarik. Ini kan harus jelas,” tandasnya.

Faizal mengingatkan, bila tidak ada ketegasan dan sanksi apa yang diberikan oleh pihak KPUD kepada Paslon Rusdy – Ma’mun, maka Tim Kuasa Hukum Paslon nomor 1, Hidayat – Bartho akan membuat laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) RI. Mereka sedangkan menyiapkan laporan itu lantaran sampai saat ini tidak sanksi tegas atas keputusan yang sudah dikeluarkan.

“Iya, kami akan laporkan ke DKPP, baik KPUD maupun Bawaslu Sulteng. Sebab, surat keputusan itu sudah jelas meskipun terkesan banci. Tapi kenapa sampai sekarang tidak ada itikat baik menarika KSS,” ujar Faizal

Ia menekankan, begitu banyak dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Paslon Rusdy – Ma’ mun, tapi seolah – olah ada pembiaran dan penyelenggara terkesan tutup mata terhadap pelanggaran tersebut. Tim Hukum HEBAT meminta supaya penyelenggara melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang dipercaya oleh negara untuk mengedapankan netralitas dan menegakan aturan secara adil dan benar.

Diketahui, surat tindak lanjut tersebut dengan Nomor 1049/HK.06-RK/72/Prov/XI/2020, pertama bahwa berdasarkan surat Bawaslu Sulteng Nomor 271/K.ST/PM/00.01/XI/2020, tanggal 17 November 2020 telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terkait dengan penyebaran Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) yang disebarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 2 Rusdy Mastura – Ma’mun Amir. Kedua bahwa berdasarkan hal tersebut Bawaslu Sulteng merekomnmendasikan laporan Nomor 04/REG/LP/PG/PROV/26.00/XI/2020 untuk diproses sebagai pelanggaran administrasi.

Ketiga, bahwa memerhatikan angka 1 dan angka 2 perlu melakukan pencermatan dan penelitian  dengan langkah, a. Mencermati kembali data atau dokumen rekomendasi Bawaslu Sulteng atau kajian dugaan pelanggaran Nomor 04/REG/LP/PG/PROV/26.00/XI/2020. Pada huruf b. Mencermati formulir laporan Nomor 04/REG/LP/PG/PROV/26.00/XI/2020, dan melakukan klarifikasi kepada saudara Irfan selaku pelapor pada 23 November 2020 pukul 10. 00 di kantor KPUD Sulteng. Kemudian pada huruf c. Melakukan klarifikasi dan permintaan keterangan dari pihak terlapor yakni Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 2 yang diberikan kuasa kepada Tim Hukum Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 2.

Keempat bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3, huruf a. Kartu Sulteng Sejahtera dicetak, digunakan, dan disebarkan oleh Tim relawan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 2 Rusdy Mastura – Ma’mun Amir di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, dan Kabupaten Donggala di masa kampanye.

Pada huruf b. Kartu Sulteng Sejahtera bukan merupakan bentuk dan jenis Bahan Kampanye (BK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf i, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa berdasarkan pencermatan dan penelitian atas rekomendas8 Bawaslu Provinsi Sulteng Nomor 271/K.ST/PM.00.01/XI/2020 dan klarifikasi kepada para pihak, maka KPUD Sulteng menyatakan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 2 Rusdy Mastura – Ma’mun Amir. Satu  terlapor terbukti melakukan pelanggaran andministrasi pemilihan. Dua Memberikan peringatan terlapor. Tiga, memerintahkan kepada terlapor melakukan penarikan Kartu Sulteng Sejahtera. Dan keempat, menyampaikan bukti penarikan Kartu Sulteng Sejahtera kepada KPUD Sulteng.(Firman Badjoki)