Kemkes Tetapkan Tarif Rapid Test Antigen-Swab, Ini Penjelasannya

oleh -
Konferensi Pers bersama Kemkes dan BPKP terkait penetapan tarif tertinggi rapid test antigen – swab di kantor BPKP Jakarta pada Jumat 18 Desember 2020. Foto: Kemkes RI

PosRakyat – Kementerian Kesehatan ( Kemkes) Republik Indonesia (RI) menetapkan batasan tarif tertinggi pemerikasaan Rapid Test Antigen – Swab sebagaimana tertuang dalam surat edaran No HK. 02.02/I/5611/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2020.

Rapid Test Antigen – Swab tersebut merupakan salah satu cara mendeteksi adanya materi genetik atau protein spesifik dari Virus SARS CoV-2. Tes ini dilakukan saat akan beraktivitas dalam negeri dengan masa berlaku 14 hari.

Baca Juga:Polisi mempertemukan Warga Gunung Bale dan Ganti sempat Bertikai

Dalam hal menjamin keamanan nantinya, pemeriksa Rapid Test Antibodi harus ditangani tenaga kesehatan yang telah mempunyai kompetensi serta menggunakan standar operasional.

Baca Juga:PERINGATAN: Dilarang Berenang di Pantai Teluk Palu, Polisi Pasang Banner

Melalui Sekertaris Direktorat Jenderal Pelayanan Masyarakat Azhar Jaya mengatakan, bahwa penetapan batasan tarif tertinggi ini sebagai bentuk kepastian terhadap disparitas harga pemeriksa Rapid Test Antigen-Swab di fasilitas pelayanan kesehatan.

Baca Juga:Kapolda Kaltim Kunjungi Personel Bertugas Operasi Tinombala di Poso

Adapun penetapan biaya rapid test antigen melalui pembahasan bersama antara Kementerian Kesehatan dengan BPKP berdasarkan hasil survey dan analisa pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Adapun tarif yang ditetapkan yakni sebesar Rp250 ribu untuk Pulau Jawa dan Rp 275 ribu untuk luar Pulau Jawa.

“Batasan tarif pemeriksaan ini sebagai bentuk kepastian tarif pemeriksaan Rapid Tes Antigen melalui pengambilan swab bagi masyarakat dan pemberi layanan, serta memberikan jaminan kepada masyarakat agar mudah mendapatkan layanan pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab” ujar Azhar dalam Konferensi Pers Bersama Kemenkes dan BPKP tentang Penetapan Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab di Kantor BPKP Jakarta, Jumat 18 Desember 2020.

Sementara itu, Deputi Pengawan Bidang Kemanan dan Pertahanan BPKP Faisal menyebutkan bahwa penetapan batas tarif tertinggi Rapid Tes Antigen-Swab telah melalui pertimbangan yang matang sesuai dengan komponen dan bisnis prosesnya mulai dari pengambilan sampel, proses pengolahan sampel hingga pengelolaan limbah medis.

Selain itu, turut diperhitungkan unsur-unsur diantaranya SDM yang meliputi dokter spesialis Patologi, tenaga kesehatan baik yang melakukan pengambilan swab, pengolahan maupun tenaga yang membuat surat keterangan, biaya habis pakai seperti reagen, coverall, dan biaya administrasi. Ia meyakini, angka yang ditetapkan sudah seefektif mungkin sehingga bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat.

“Bersama Kemenkes kita telah melakukan diskusi untuk merupakan harga yang tidak memberatkan masyarakat. Selama 2 hari ini kita telah menghitung struktur biaya dengan mempertimbangkan bisnis proses dari Rapid Tes Antigen-Swab,” terang Faisal.

Azhar menegaskan Surat Edaran tersebut, akan segera dikirimkan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Direktur Rumah Sakit, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Ketua Asosiasi Klinik Indonesia, Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia, Ketua Asosisasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, serta Ketua Ikatan Laboratorium Klinik Indonesia mengenai batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antigen-swab.

Dalam SE tersebut, disebutkan bahwa besaran tarif tertinggi hanya berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan Rapid Tes Antigen – Swab atas permintaan sendiri tidak berlaku bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak berlaku bagi fasyankes yang mendapatkan hibah/bantuan alat/Reagen/APD/BHP dari pemerintah.

Seiring dengan ditetapkannya batas atas tarif tertinggi pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab melalui SE yang dikeluarkan per tanggal 18 Desember 2020, Azhar meminta agar ketetapan tersebut dapat diikuti oleh seluruh Fasilitas pelayanan kesehatan.

“Untuk itu kami harap seluruh dinas provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan pengawasan terhadap fasilitas layanan kesehatan dalam hal pemberlakuan harga tertinggi pengambilan swab Antigen,” tutur Azhar.***