Pilkada Serentak 2020, 43 TPS Berpotensi PSU

oleh -
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (kiri) bersama Anggota Bawaslu M. Afifuddin (tengah) merilis hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di Media Center Bawaslu, Rabu 9 Desember 2020. /Humas Bawaslu RI/Bhakti Satrio

PosRakyat – Bawaslu RI setidaknya menemukan 43 TPS Pilkada Serentak 2020 dimana hal tersebut berpotensi untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Data tersebut dilaporkan pengawas lapangan melalui Siwaslu.

Dikutip PosRakyat dari laman Bawaslu, Aanggota Bawaslu Frits Edward menuturkan, bahwa penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang diantaranya terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, dan terdapat pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu Tempat Pemungutan Suara (TPS)

“Ada pula KPPS mencoblos surat suara, dan KPPS membagikan surat suara kepada saksi pasangan calon untuk dicoblos,” kata Fritz saat konferensi pers di Media Center Bawaslu di Jakarta, Rabu 9 Desember 2020.

Fritz menyebutkan, 43 TPS tersebut tersebar di Banggai, Agam, Barito Selatan, Binjai, Bungo, Gunung Kidul, Indramayu, Bolaangmongondo Timur. Lalu, Labuhanbatu Utara, Tolitoli, Malang, Kapuas Hulu, Kota Bukit Tinggi, Kota Jambi, Kotamobagu, Kota Makassar, Palangkaraya, Kota Sawah Lunto, Kutai Timur, Melawi, Munahasa Utara, dan Musi Rawas Utara.

Selanjutnya kata Fritz, PSU berpotensi juga terjadi di Parigi Moutong, Nabire, Pangkajene Kepulauan, Pasaman, Seram Bagian Timur, Sungai Penuh, Tangerang Selatan, dan Tana Datar.

Pengaturan soal PSU menurut Firtz, diatur dalam Pasal 112 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Ini kami katakan bahwa UU telah menjelaskan batasan-batasan PSU dapat dilakukan,” jelasnya.

Dalam pasal itu lanjutnya, bahwa PSU bisa dilakukan sebab ada pembukaan kotak suara, dan perhitungan suara tidak dilakukan sebagaimana aturan yang telah ditetapkan dalam perundang – undangan.***